Sosialisasi dan Diseminasi Perundangan Jasa Konstruksi Bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di Tahun 2021

Semarang - Untuk terwujudnya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi dan untuk maksud penyediaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi pencari kerja serta kemudahan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 atau disebut Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law.  Aturan-aturan turunannya juga telah diterbitkan berupa 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden.

Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan bidang Jasa Konstruksi adalah PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka mensosialisasikan aturan baru ini, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi Tahun 2021 pada hari Selasa ini. Sosialisasi dan DIseminasi ini diselenggarakan secara daring dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Dra. Peni Rahayu, M. Si, selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstuksi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutan pembukaannya, Dra. Peni Rahayu, M. Si menyampaikan mengenai kemudahan yang dilaksanakan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, khususnya dalam bidang Jasa Konstruksi adalah berupa penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJUK) yang dirubah menjadi  perizinan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis.  Pelayanan Perizinan Berusaha ini terdiri dari SBU, SKK Konstruksi dan NIB yang pengajuannya melalui satu pintu One Single Submission (OSS).

Sosialisasi dan Diseminasi dihadiri secara daring oleh lebih dari 100 peserta terdiri dari seluruh Tim Pembina Jasa Konstruksi di Jawa Tengah, Asosiasi Badan Usaha dan Profesi yang ada di Jawa Tengah.

Jasa Konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional dalam menghasilkan produk sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan sebagai landasan bagi pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan hal ini tentunya memerlukan dukungan dan kesiapan sumber daya Jasa Konstruksi.

Melalui Jasa Konstruksi kita berupaya agar sektor konstruksi di Indonesia semakin bertumbuh menjadi kokoh, kuat, profesional dan unggul. Hal tersebut tentunya diperlukan upaya pembinaan terhadap Jasa Konstruksi secara terus menerus dan terpadu. Tugas Pembinaan Jasa Konstruksi ini meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi yang meliputi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan,”pungkas Dra. Peni Rahayu, M.Si di akhir sambutannya. (bjk-766he)